Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto ke Mojosari Masuki Tahap Lanjut: Kementerian Pertanian Tinjau Aset untuk Tukar Guling
Berita Mojokerto– Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke Kecamatan Mojosari semakin menunjukkan progres yang signifikan. Baru-baru ini, perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk meninjau aset-aset yang akan dipertukarkan dalam rencana pemindahan ibu kota tersebut.
Baca Juga : SMPN 6 Mojokerto Sinergi Bersama Perguruan Tinggi, Dorong Pembelajaran Mendalam
Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam realisasi proyek strategis yang telah direncanakan sejak puluhan tahun lalu. Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menyambut positif kedatangan tim dari Kementerian Pertanian dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Menurutnya, pertemuan berlangsung harmonis dengan diskusi terbuka mengenai tujuan dan manfaat pemindahan ini bagi kemajuan daerah.
Komitmen Sejak Era 1990-an, Kini Diperkuat
Gus Bupati, sapaan akrab Bupati Albarraa
mengungkapkan bahwa wacana pemindahan pusat pemerintahan sebenarnya bukan hal baru. “Rencana ini sudah ada sejak era Bupati Mahmud Zein (1990-2000), bahkan sudah melalui sembilan periode kepemimpinan bupati,” jelasnya. Artinya, niat ini telah mengendap selama lebih dari tiga dekade dan kini mulai menemui titik terang di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati M. Rizal Oktavian.
“Kini, kami berkomitmen untuk mewujudkannya. Kabupaten Mojokerto harus memiliki pusat pemerintahan sendiri, tidak lagi berada di wilayah Kota Mojokerto,” tegasnya. Saat ini, kantor Pemkab Mojokerto masih berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 16, Kota Mojokerto, yang secara administratif berada di luar wilayah kabupaten. Kondisi ini menjadikan Mojokerto sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang belum memiliki pusat pemerintahan di dalam wilayahnya sendiri.
Dampak Positif bagi Ekonomi dan Identitas Budaya
Pemindahan ini tidak hanya sekadar memindahkan lokasi kantor, melainkan juga menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan budaya. “Jika segera terealisasi, ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Mojokerto. Ikon Kemajapahitan bisa dihidupkan kembali, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Gus Bupati.
Dengan pusat pemerintahan baru, diharapkan akan muncul pusat-pusat bisnis, infrastruktur modern, dan destinasi pariwisata yang memperkuat identitas Mojokerto sebagai daerah bersejarah. Selain itu, pemindahan ini juga akan mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah yang selama ini terkesan terpinggirkan.
Tiga Lokasi Pertanian Ditawarkan untuk Tukar Guling
Sebagai bagian dari percepatan proses, Pemkab telah menyiapkan tiga lokasi aset daerah yang akan dipertukarkan dengan lahan milik Kementerian Pertanian di Mojosari. Ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Pungging, Gondang, dan Kutorejo.
“Kami menawarkan lahan-lahan yang lebih produktif untuk pertanian. Irigasinya lebih baik, sehingga lebih cocok untuk pengembangan sektor agraris,” jelas Bupati. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat Kementerian Pertanian untuk segera menyetujui tukar guling, mengingat lahan di Mojosari dinilai lebih strategis untuk pembangunan kompleks pemerintahan.
Target Pembangunan Dimulai 2026
Asrul Koes, perwakilan BRMP Provinsi Jawa Timur
menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jajaran kementerian di tingkat provinsi dan pusat untuk mematangkan rencana ini. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang telah lama menantikan kemandirian administratif daerahnya.
